Warta Parlemen - Komisi Vii Dpr Ri Kritisi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Jawa Barat

WARTA PARLEMEN - KOMISI VII DPR RI KRITISI DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI JAWA BARAT

WARTA PARLEMEN - KOMISI VI DPR RI KRITISI KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI

WARTA PARLEMEN - DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI HARUS TEPAT SASARAN

WARTA PARLEMEN - IMPLEMENTASI SUBSIDI PUPUK DIKRITISI

WARTA PARLEMEN - DPR RI - KOMISI IV DPR RI KRITISI PROGRAM KARTU TANI

WARTA PARLEMEN - PUPUK SUBSIDI TIDAK TEPAT SASARAN

WARTA PARLEMEN - PT. PUPUK INDONESIA HARUS LAKUKAN EFISIENSI BIAYA

WARTA PARLEMEN - DPR USUL PENERIMA PUPUK SUBSIDI MEMILIKI LAHAN MAKSIMAL 1 HA.

WARTA PARLEMEN - PENYEDIAAN PUPUK BERSUBSIDI HARUS DIKOORDINASIKAN

WARTA PARLEMEN - IJIN AGEN NAKAL PUPUK BERSUBSIDI HARUS DICABUT

WARTA PARLEMEN - DPR RI - PASOKAN GAS UNTUK PUPUK BERSUBSIDI HARUS DIJAGA

WARTA PARLEMEN - PERSOALAN PUPUK BERSUBSIDI PERLU PENDATAAN ULANG KELOMPOK TANI

WARTA PARLEMEN - PUPUK SUBSIDI HARUS SEGERA DIDISTRIBUSIKAN

WARTA PARLEMEN - PT PUPUK INDONESIA HARUS TINGKATKAN KINERJA

WARTA PARLEMEN - DPR RI - PEMERINTAH HARUS AWASI DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

WARTA PARLEMEN - PUPUK ORGANIK BISA JADI SOLUSI KELANGKAAN PUPUK SUBSIDI

TVR 120 - Komisi VI DPR RI: Distributor Dan Pelaku Usaha Pupuk Harus Bekerjasama

WARTA PARLEMEN - GAP BESAR DALAM ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI HARUS DISELESAIKAN

WARTA PARLEMEN - DPR MINTA UNSUR FOSFOR DALAM PUPUK SP-36 TIDAK DIKURANGI

TVR 120 - Komisi IV DPR RI : Distribusi Pupuk Bersubsidi Banyak Kendala

Masyarakat Indonesia menyerukan pemakzulan Presiden yang akan segera berakhir | Berita Terkini | WION

WION

Parlemen Indonesia menolak kenaikan bahan bakar

Al Jazeera English